Said Aqil: Ormas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri
30 Juli 2010 17:36:24
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan, pengembangan agama Islam tidak boleh dengan kekerasan. Organisasi masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, melakukan kekerasan terhadap pihak lain yang dinilai melanggar hukum. Serahkan kepada aparat keamanan, dalam hal ini polisi.
“NU selalu menegaskan Ansor dan Banser tidak boleh main hakim sendiri. Kekerasan hanya boleh dilakukan aparat pemerintah untuk menegakkan hukum. Kekerasan untuk penegakan hukum diserahkan ke polisi. Jika polisi lemah, ya kita dorong untuk lebih baik dalam menegakkan hukum,” kata Said Aqil Siradj pada pembukaan Konferensi Wilayah NU XI Sumbar, Rabu (28/7/2010) di asrama Haji Parupuk Tabing Padang.
Menurut Said Aqil, seperti dilaporkan Kontributor NU Online Bagindo Armaidi Tanjung di Padang,.kekerasan yang marak saat ini salah satu disebabkan kesalahan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan sekarang merupakan warisan Belanda. Jika dididik di pendidikan agama, mereka taat beragama tapi tak bisa menguasai ilmu eksata, ilmu umum. Sebaliknya, mereka yang dididik di sekolah umum, pintar, bisa menguasai teknologi, namun tak bisa baca yasin.
“Solusinya dari dilema tersebut adalah pendidikan di pesantren. Siang sekolah, malamnya mengaji. Lulusan pesantren banyak yang memiliki kemampuan dalam pengembangan keilmuan. Sebutlah Nurcholis Majid, Abdurrahman Wahid yang sudah menjadi tokoh,” kata Said.
Dikatakan, tidak benar pesantren merakit bom. Pesantren NU tidak pernah merakit bom. Jika ada alumni pesantren merakit bom, sudah pasti bukan pesantren NU. Karena di pesantren tak ada tambahan pelajaran merakit bom.
Lebih baik bodoh tapi baik, ketimbang pintar tapi jahat. Seorang yang pintar tapi jahat, 80 juta hektar hutan dibabat sampai rusak. Sedangkan yang bodoh tapi jahat, paling yang rusak itu hanya puluhan pohon saja. “Orang bodoh ingin maling uang menggunakan golok, paling mampu merampas uang bank Rp 2 miliar. Tapi orang pintar, tidak pakai golok, uang negara bisa hilang mencapai Rp 6,7 triliun,” kata Said menambahkan.(NUONLINE)
Sumber :www.gusmus.net
“NU selalu menegaskan Ansor dan Banser tidak boleh main hakim sendiri. Kekerasan hanya boleh dilakukan aparat pemerintah untuk menegakkan hukum. Kekerasan untuk penegakan hukum diserahkan ke polisi. Jika polisi lemah, ya kita dorong untuk lebih baik dalam menegakkan hukum,” kata Said Aqil Siradj pada pembukaan Konferensi Wilayah NU XI Sumbar, Rabu (28/7/2010) di asrama Haji Parupuk Tabing Padang.
Menurut Said Aqil, seperti dilaporkan Kontributor NU Online Bagindo Armaidi Tanjung di Padang,.kekerasan yang marak saat ini salah satu disebabkan kesalahan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan sekarang merupakan warisan Belanda. Jika dididik di pendidikan agama, mereka taat beragama tapi tak bisa menguasai ilmu eksata, ilmu umum. Sebaliknya, mereka yang dididik di sekolah umum, pintar, bisa menguasai teknologi, namun tak bisa baca yasin.
“Solusinya dari dilema tersebut adalah pendidikan di pesantren. Siang sekolah, malamnya mengaji. Lulusan pesantren banyak yang memiliki kemampuan dalam pengembangan keilmuan. Sebutlah Nurcholis Majid, Abdurrahman Wahid yang sudah menjadi tokoh,” kata Said.
Dikatakan, tidak benar pesantren merakit bom. Pesantren NU tidak pernah merakit bom. Jika ada alumni pesantren merakit bom, sudah pasti bukan pesantren NU. Karena di pesantren tak ada tambahan pelajaran merakit bom.
Lebih baik bodoh tapi baik, ketimbang pintar tapi jahat. Seorang yang pintar tapi jahat, 80 juta hektar hutan dibabat sampai rusak. Sedangkan yang bodoh tapi jahat, paling yang rusak itu hanya puluhan pohon saja. “Orang bodoh ingin maling uang menggunakan golok, paling mampu merampas uang bank Rp 2 miliar. Tapi orang pintar, tidak pakai golok, uang negara bisa hilang mencapai Rp 6,7 triliun,” kata Said menambahkan.(NUONLINE)
Sumber :www.gusmus.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar